Pengelolaan Rapuh, Anggaran Melimpah Kritik Pedas Kementrian

Pengelolaan Rapuh, Anggaran Melimpah Kritik Pedas Kementrian, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Tehnologi di Kabinet Prabowo Subianto hadapi kritikan tajam. Bujet pendidikan 2025 yang membesar menjadi Rp 724,3 triliun, naik 12,5% dari 2024, diharap lebih memajukan pendidikan tinggi. Tetapi, pengendalian dana yang kabur dan peraturan yang memacu protes memacu kebimbangan. “Bujet besar tidak jamin kualitas bila tata urusnya amburadul,” tutur Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, Senin (13/5).

Peraturan pemotongan sokongan performa dosen ASN jadi perhatian khusus. Komisi X DPR memberikan laporan protes dosen dari 15 perguruan tinggi negeri pada April 2025, menyebutkan pemotongan ini memberikan ancaman kesejahteraan. Program KIP Kuliah memiliki masalah, dengan pencairan dana terlambat, memacu demo mahasiswa di Jakarta dan Bandung. “Peraturan ini menghalangi akses pendidikan,” katanya.

Peruntukan pendidikan tinggi cuma 18,7% dari keseluruhan bujet pendidikan, menurut Kementerian Keuangan, jauh di bawah keperluan penelitian dan pengembangan. Program seperti Indonesian International Student Mobility Award (IISMA) dan Program Kreasi Mahasiswa (PKM) terbeban ongkos operasional tanpa dana tambahan mencukupi. Efisiensi bujet jangan mempertaruhkan kualitas, tutur Romadhon.

Kurangnya diskusi penopang kebutuhan jadi parah keadaan. Rektor Kampus Gadjah Mada, Ova Emilia, mengeluh koreksi bujet penelitian 2025 yang turun 8% tanpa diskusi mencukupi. “Kami perlu peraturan yang inklusif,” ucapnya. Kementerian berkelit sedang memperbaiki mekanisme, tapi public menuntut transparan yang lebih bagus.

Sentimen public pada media sosil menggambarkan kekesalan. Tagar #SavePendidikanTinggi menggaung dengan 48 ribu ciutan sampai Mei 2025, menyorot kesenjangan bujet. Pemerhati pendidikan Indra Charismiadji menyebutkan kementerian tidak berhasil menyerap inspirasi. “Tata urus yang jelek menghancurkan kekuatan bujet jumbo,” ucapnya. Kementerian perlu bersiap cepat.

Romadhon mengajukan usul pengokohan program vital seperti IISMA, PKM, dan dana kekal pendidikan untuk penelitian periode panjang. Dia menggerakkan integratif program makan yang bergizi gratis untuk mahasiswa sebagai pendekatan holistik. “Pendidikan tinggi harus menjadi investasi angkatan, bukan korban efisiensi,” ucapnya.

Kabinet Prabowo ada di persilangan signifikan. Index Pengembangan Global tempatkan Indonesia di rangking 61 dunia, ketinggalan dari Malaysia (36). Pendidikan tinggi ialah kunci daya saing, tapi tata urus yang ringkih beresiko turunkan kualitas, bikin rugi posisi Indonesia di ajang global.

Perbedaan dengan Finlandia, yang membagikan 24% APBN untuk pendidikan dengan konsentrasi penelitian, memperlihatkan jalan yang perlu dilakukan. Transparan bujet dan diskusi akademiki ialah persyaratan kesuksesan. Tanpa pembaruan, bujet Rp 724,3 triliun cuma akan menjadi angka tanpa arti.

Romadhon mengatakan audit lengkap pada tata urus kementerian. “Bujet harus menggambarkan loyalitas pada perkembangan, bukan sekedar normalitas,” jelasnya. Kabinet Prabowo harus memberi respon kritikan dengan peraturan yang memihak pada mahasiswa dan dosen, katanya.

Rintangan ini ialah kesempatan reformasi. Dengan tata urus yang akuntabel, pendidikan tinggi menjadi pilar perkembangan bangsa. Bila tidak berhasil, kabinet Prabowo beresiko kehilangan keyakinan public, tinggalkan peninggalan pendidikan yang kurang kuat di tengah-tengah tekad besar Indonesia Emas 2045.